DEWASA ini, hampir tak ada satu pun dimensi kehidupan warga negara yang benar-benar terlepas dari politik. Bahkan mereka yang memilih menjauh dari hiruk-pikuk politik, pada akhirnya tetap akan hidup di bawah aturan, kebijakan, dan keputusan yang lahir dari proses politik.
Karena itulah, orang-orang baik yang memiliki kompetensi, integritas, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa sesungguhnya memikul tanggung jawab moral untuk tidak sepenuhnya meninggalkan dunia politik.
Ya, tidak semua harus menjadi politisi. Ada yang terjun langsung sebagai pelaku, ada pula yang bisa mengambil peran sebagai pengawal, pengawas, atau penyokong lahirnya kepemimpinan yang baik.
Namun yang jelas, politik tidak boleh dibiarkan menjadi ruang kosong yang hanya diisi oleh mereka yang mengejar kekuasaan semata.
Sebab jika orang-orang baik memilih diam, maka ruang itu akan diisi oleh mereka yang miskin integritas dan lemah kompetensi. Dari tangan merekalah lahir berbagai kebijakan dan produk politik yang jauh dari cita-cita keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bersama.
Pada akhirnya, seluruh rakyatlah yang akan menikmati—atau justru menanggung akibat—dari kualitas keputusan politik tersebut. Ketika kekuasaan berada di tangan orang yang keliru, kerusakan pun bisa dilakukan secara legal karena mereka mengendalikan instrumen negara.
Keadaan menjadi jauh lebih berbahaya apabila para pemegang kekuasaan telah tersandera kepentingan tertentu atau bahkan menjadi perpanjangan tangan oligarki.
Dalam situasi demikian, orientasi politik bergeser dari melayani rakyat menjadi melayani kelompok yang menopang kekuasaan. Kepentingan publik hanya menjadi slogan, sementara kepentingan segelintir orang berubah menjadi prioritas utama.
Faktanya, kekuasaan yang dibangun di atas kompetensi yang lemah dan ditopang oleh kepentingan oligarkis hampir selalu memiliki kecenderungan yang sama: mempertahankan dirinya agar bisa berkuasa selama mungkin.
Karenanya, berbagai strategi, rekayasa, bahkan manipulasi akan ditempuh agar kekuasaan tidak berpindah tangan. Kritik dianggap ancaman, lawan politik diperlakukan sebagai musuh, dan hukum kerap kehilangan independensinya.
Di tengah situasi seperti itu, rakyatlah yang paling sering menjadi korban. Mereka terus berada pada mata rantai ekonomi yang paling lemah, sementara cita-cita bernegara yang menjanjikan keadilan sosial terasa semakin menjauh, bahkan nyaris utopis.
Ironisnya, rakyat baru benar-benar diperhitungkan ketika musim pemilu tiba. Setelah suara mereka diperoleh, tidak sedikit yang kembali dilupakan.
Namun saya tetap percaya, sebagaimana pernah disampaikan Yusuf Lakaseng dan diamini Sarju Junaedi—dua sahabat sekaligus guru saya di Gerakan Rakyat—bahwa kekuasaan yang diraih dan dipertahankan dengan cara-cara yang tidak benar pada akhirnya akan runtuh oleh dirinya sendiri. Cepat atau lambat.
Bahkan, keruntuhan itu dapat datang lebih cepat ketika penyimpangan telah melewati batas toleransi moral masyarakat—melampaui threshold yang masih dapat diterima oleh akal sehat dan nurani publik.
Memang, kita memahami bahwa dunia politik tidak pernah benar-benar steril dari kompromi dan ketidaksempurnaan.
Politik adalah seni mengelola berbagai kepentingan. Namun, ketidaksempurnaan bukanlah alasan untuk menghalalkan segala cara. Selalu ada batas yang tidak boleh dilampaui.
Mungkin publik masih dapat memaklumi kekeliruan kecil atau penyimpangan yang bersifat insidental.
Akan tetapi, ketika kecurangan dilakukan secara sistematis, ketika kebohongan menjadi budaya, dan ketika penyalahgunaan kekuasaan dianggap sebagai hal yang lumrah, sesungguhnya kekuasaan itu sedang menggali kuburnya sendiri. Hukum alam, atau jika kita meyakininya sebagai sunnatullah, akan bekerja pada waktunya.
Sejarah telah berulang kali membuktikan hal itu. Banyak peradaban besar runtuh bukan semata karena serangan dari luar, melainkan karena para pemimpinnya telah melampaui batas.
Kitab-kitab suci pun mengisahkan bahwa kebinasaan suatu kaum terjadi ketika mereka terus-menerus melampaui ketentuan yang telah digariskan Tuhan. Karena itu pula agama selalu mengajarkan keseimbangan dan melarang sikap berlebih-lebihan dalam segala hal.
Dalam kehidupan, selalu ada batas. Ada ukuran kepantasan, ada standar moral, ada threshold yang tidak boleh diterobos. Politik pun tunduk pada hukum itu.
Kekuasaan boleh diperjuangkan, tetapi jangan dengan mengorbankan kebenaran. Kekuasaan boleh dipertahankan, tetapi jangan dengan menghalalkan segala cara.
Sebab pada akhirnya, tidak ada satu pun manusia yang berhak melampaui segala batas. Yang benar-benar tak berbatas hanyalah Tuhan, Sang Maha Pencipta.
Jakarta – Makassar,
Jumat, 24 Juli 2026.