KETIKA berbagai daerah di Indonesia berlomba membangun kawasan industri berbasis smelter nikel, banyak kepala daerah menaruh harapan besar terhadap investasi triliunan rupiah, terbukanya ribuan lapangan kerja, dan kebangkitan ekonomi lokal.
Namun, pengalaman dari berbagai daerah—dari Morowali di Sulawesi Tengah, Konawe di Sulawesi Tenggara, hingga Halmahera Timur di Maluku Utara—menunjukkan bahwa di balik gemerlap industri nikel, tersembunyi serangkaian masalah serius.
Sebut saja seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dominasi tenaga asing, dan ketimpangan ekonomi yang makin tajam.
Alih-alih menjadi mesin kemakmuran, banyak kawasan industri justru meninggalkan jejak luka ekologis dan bengkalai konflik sosial yang panjang.
Karena itu, bagi daerah seperti Luwu Timur yang kini menapaki arah serupa, penting untuk berhenti sejenak, belajar, dan memastikan agar sejarah kelam industrialisasi nikel tidak terulang.
Investasi Besar, Efek Kecil bagi Ekonomi Lokal
Data dari Kementerian Investasi menunjukkan nilai investasi industri logam dasar (termasuk nikel) mencapai Rp253 triliun pada 2023, dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan Indonesia Timur. Tapi ironisnya, tingkat kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar smelter tetap stagnan.
Contohnya di Kawasan Industri Morowali (IMIP) yang digadang sebagai model hilirisasi sukses. Ratusan perusahaan beroperasi di sana, dengan nilai ekspor mencapai US$ 21 miliar pada 2023.
Namun laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Morowali menunjukkan angka kemiskinan masih di atas 12%, sementara sebagian besar pekerja lokal hanya mendapat upah setara UMR, sekitar Rp3,2 juta per bulan.
“Yang kaya bukan masyarakatnya, tapi perusahaan dan orang-orang dari luar,” ujar seorang tokoh masyarakat Bahodopi dalam laporan Mongabay (2024).
Fenomena serupa terjadi di Konawe dan Halmahera, di mana janji peningkatan ekonomi lokal ternyata tidak sebanding dengan laju eksploitasi sumber daya.
Dominasi Tenaga Kerja Asing dan Rendahnya Transfer Teknologi
Industri smelter di Indonesia didominasi oleh perusahaan asal Tiongkok, seperti Tsingshan Group, Virtue Dragon, dan Harita Nickel.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga awal 2024 terdapat lebih dari 36.000 Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor nikel—mayoritas di Sulawesi Tengah dan Tenggara.
Sebagian besar menduduki posisi teknis dan manajerial, sementara tenaga lokal hanya jadi buruh kasar atau staf pendukung. Akibatnya, transfer teknologi nyaris tidak terjadi.
Indonesia memang mengekspor feronikel dan stainless steel, tapi kemampuan nasional untuk memproduksi baterai atau produk turunan masih minim.
Kondisi ini mengubah logika pembangunan. Dari hilirisasi yang seharusnya memberi nilai tambah bagi bangsa, menjadi hilirisasi yang justru menambah ketergantungan pada modal asing.
Jejak-jejak Luka Ekologis
Dampak lingkungan menjadi harga paling mahal dari industrialisasi nikel.
Di Konawe Utara, hasil penelitian Universitas Halu Oleo (2023) menunjukkan peningkatan kandungan logam berat (Ni, Cr, Fe) di sungai dan pesisir hingga 3 kali lipat dalam lima tahun terakhir.
Nelayan melaporkan hasil tangkapan menurun drastis, dan sebagian desa pesisir harus beralih mata pencaharian.
Sementara di Weda Bay Industrial Park (Maluku Utara), citra satelit dan pemantauan WALHI mencatat deforestasi lebih dari 5.000 hektare hutan mangrove dan hutan sekunder sejak 2020.
Di sisi lain, di Morowali, emisi debu nikel dan sulfur dioksida dari tungku peleburan menyebabkan kasus ISPA meningkat 48% (Dinas Kesehatan Morowali, 2023).
Artinya, setiap smelter yang beroperasi tanpa pengawasan ketat akan meninggalkan warisan degradasi dan kerusakan ekologis yang tak ternilai, dan biaya pemulihannya hampir selalu jatuh ke pemerintah dan masyarakat.
Konflik Sosial dan Fragmentasi Komunitas
Janji “pembangunan kawasan industri” sering memecah masyarakat lokal menjadi dua kubu: yang mendukung karena berharap lapangan kerja, dan yang menolak karena kehilangan tanah atau rusaknya lingkungan.
Di Morosi (Konawe), setidaknya terjadi tiga kali bentrok antara warga dan aparat dalam kurun 2021–2023 terkait lahan dan polusi udara.
Di Halmahera Tengah, beberapa desa bahkan dipindahkan karena proyek tambang dan smelter, tanpa proses konsultasi memadai.
Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya transparansi perizinan dan komunikasi publik. Dokumen AMDAL kerap tidak dipublikasikan, izin lingkungan tumpang tindih, dan mekanisme kompensasi sosial sering tidak jelas.
Masalah Energi dan Emisi
Mayoritas smelter nikel di Indonesia menggunakan PLTU captive berbasis batu bara.
Menurut laporan Institute for Essential Services Reform (IESR, 2024), total kapasitas listrik captive untuk smelter nikel mencapai 12 GW, atau hampir setara dengan seluruh kapasitas listrik Pulau Jawa.
Akibatnya, emisi karbon sektor hilirisasi nikel melonjak tajam dari 28 juta ton CO?e pada 2021 menjadi lebih dari 60 juta ton pada 2024. Ini ironis, karena nikel disebut-sebut sebagai “logam hijau” untuk energi bersih. Nyatanya, rantai produksinya masih kotor.
Pelajaran Penting bagi Luwu Timur
Dengan fakta-fakta tersebut, daerah yang baru merintis kawasan industri—termasuk Luwu Timur—harus belajar dari kegagalan daerah lain.
Beberapa prinsip dasar berikut penting ditegakkan sebelum tergoda janji investor:
- Transparansi penuh: Dokumen AMDAL, perizinan lahan, dan rencana pengelolaan limbah wajib dipublikasikan.
- Keseimbangan ekonomi-lingkungan: Setiap investasi harus memiliki target pemulihan ekologi yang jelas, bukan hanya proyeksi output industri.
- Kemandirian teknologi dan tenaga kerja lokal: Investor wajib menyiapkan pusat pelatihan (training center) untuk transfer teknologi, bukan hanya mendatangkan pekerja siap pakai dari luar.
- Moratorium PLTU captive: Arahkan kawasan industri untuk mengadopsi sumber energi bersih (PLTS, biomassa, atau geothermal).
- Keadilan sosial: Pastikan masyarakat terdampak mendapat kompensasi dan peluang ekonomi yang proporsional.
Pentingnya Kendali Lokal
Salah satu akar masalah dari fenomena ini adalah lemahnya local ownership — keterlibatan dan kendali daerah terhadap arah pembangunan industri.
Banyak daerah terjebak dalam posisi “penonton di tanah sendiri” karena seluruh proses perencanaan, pendanaan, dan operasional kawasan dikendalikan oleh investor luar.
Padahal, jika kawasan industri digerakkan oleh putera-puteri lokal yang memahami kultur sosial dan memiliki kepedulian terhadap tanah kelahiran, arah pembangunan akan jauh lebih berimbang.
Investor lokal tentunya lebih memahami bahwa keberlanjutan industri tidak bisa dilepaskan dari penerimaan sosial, harmoni lingkungan, dan partisipasi masyarakat.
Contohnya dapat dilihat di Kawasan Industri Gresik (Jawa Timur), di mana sejumlah perusahaan lokal bersama BUMD berperan aktif mengelola lahan dan menyiapkan ekosistem UMKM pendukung industri.
Pendekatan ini berhasil menciptakan model sinergi antara industri besar dan ekonomi rakyat, yang memperkecil jarak antara pusat produksi dan masyarakat sekitar.
Membangun Kawasan dengan Nurani Daerah
Di sinilah pentingnya peran strategis generasi muda dan pengusaha daerah untuk tidak hanya menjadi penonton.
Kawasan industri yang dikelola oleh anak daerah bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan dan martabat.
Mereka yang lahir dan besar di tanah itu memiliki ikatan emosional dan tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan.
Mereka tidak akan membiarkan sungai tercemar, nelayan kehilangan mata pencaharian, atau masyarakat adat tergusur atas nama investasi.
Lebih jauh, model kepemimpinan lokal juga memperkuat daya saing daerah dalam jangka panjang.
Dengan memahami konteks budaya, mereka bisa membangun industri yang inklusif — yang tidak hanya menghasilkan devisa, tapi juga menumbuhkan keadilan sosial dan kebanggaan bagi daerah.
Luwu Timur dan daerah-daerah lain yang kini tengah bersiap membangun kawasan industri harus belajar dari pengalaman panjang di Morowali, Konawe, Weda Bay dan wilayah-wilayah lainnya.
Jangan terperdaya oleh janji-janji manis awal yang sering dikemas indah, tetapi berakhir dengan luka sosial dan kerusakan lingkungan.
Kawasan industri seharusnya menjadi simbol kemajuan, bukan sumber penderitaan baru.
Dan itu hanya mungkin terwujud bila arah investasinya dikendalikan oleh mereka yang benar-benar mencintai daerahnya sendiri. (*)
Asri Tadda (Direktur The Sawerigading Institute/Wakil Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Timur)