Oleh: Asri Tadda
(Eks Jubir TPD AMIN Sulsel/Ketua DPW Mileanies Sulsel)
Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang menjadi agenda politik yang levelnya tak kalah penting dibanding Pilpres yang telah usai. Prabowo Subianto sudah ditetapkan KPU sebagai Presiden terpilih dan bakal segera dilantik pada Oktober nanti.
Pilkada Serentak akan jadi tantangan tersendiri bagi Presiden terpilih, terutama untuk memastikan agenda pembangunan yang telah disiapkan dapat berjalan lancar dengan dukungan penuh dari setiap daerah. Dalam hal ini, kepala daerah terpilih.
Meski tak menargetkan semua daerah bakal dimenangkan oleh kubu Presiden terpilih dengan berbagai pertimbangan, koalisi parpol pemenang Pilpres yang dimotori Partai Gerindra sudah menyebut beberapa daerah prioritas untuk dimenangkan di Pilkada.
Hal ini tentu bisa diterima dengan pertimbangan, agenda pembangunan Presiden terpilih butuh didukung oleh daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang sangat memadai, atau yang memiliki potensi yang jadi sorotan ekonomi global. Pertimbangan yang sepertinya juga berkaca pada kapasitas fiskal negara yang kian seret akibat beban hutang yang cukup besar.
Khusus di Sulsel, Pilkada Serentak menempatkan Pilgub Sulsel, Pilwako Makassar dan Pilbup Luwu Timur menjadi prioritas untuk dimenangkan oleh kubu Presiden terpilih. Kita tentu bisa maklum mengapa tiga daerah ini jadi sasaran utama untuk dimenangkan.
Karena itulah, Pilgub Sulsel secara umum dapat dilihat sebagai kontestasi politik yang sarat aroma Pilpres lalu, dimana koalisi parpol pendukung Presiden terpilih bakal mengusung figur yang akan dimenangkan.
Sejak jauh hari, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dimotori Gerindra, memang sudah menyatakan keinginan bakal mengulang kemenangan pada Pilkada Serentak terutama di daerah-daerah yang jadi prioritas.
Karena itu, maka tak salah menyebut Pilgub Sulsel adalah sebuah ilustrasi Pilpres mini meski tanpa kehadiran Partai Nasdem.
Pada Pilpres lalu, Nasdem adalah motor bagi Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden, bergandengan dengan PKS, Demokrat (yang akhirnya keluar dan bergabung ke KIM) serta PKB.
Saat ini, Nasdem telah menetapkan pasangan petahana Andi Sudirman Sulaiman (ASS) dan Fatmawati Rusdi sebagai kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.
Jumlah kursi Nasdem sebenarnya sudah cukup meloloskan pasangan ini ke kontestasi Pilgub. Belakangan, sejumlah parpol yang ada di KIM, menguatkan dukungan ini. Publik kini disuguhkan pada imaji koalisi besar sebagaimana dulu Presiden Jokowi melakukannya.
Yang menarik, parpol pengusung Ganjar – Mahfud pada Pilpres lalu (PDI-P dan PPP) juga telah menetapkan dukungan kepada figur Walikota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto (DP) sebagai kandidat Gubernur Sulsel.
Pertanyaannya, kemanakah Koalisi Perubahan minus Partai Nasdem bakal berlabuh di Pilgub Sulsel nanti? Pasalnya, baik PKS maupun PKB hingga kini belum menyatakan sikap akan mendukung siapa, apakah ke ASS atau DP.
Spirit Perubahan
Meningkatnya perolehan jumlah kursi partai Nasdem, PKS maupun PKB pada Pileg 2024 lalu tak bisa dipungkiri merupakan efek dari dukungan yang diberikan kepada Capres Anies Baswedan melalui Koalisi Perubahan. Oleh banyak orang, Anies menjelma sebagai personifikasi spirit perubahan bagi bangsa.
Basis militan yang memperjuangkan perubahan adalah para relawan. Mereka berjibaku dengan kekuatan masing-masing, bejuang meyakinkan rakyat bahwa negeri ini butuh perubahan dan figur yang akan mengusung hal tersebut adalah Anies Baswedan. Mereka adalah pejuang perubahan.
Meski belum menang di Pilpres lalu, tetapi kelompok pejuang perubahan telah menjadi warna yang menarik dalam perjalanan bangsa. Hal ini sesungguhnya patut untuk terus dirawat dan dipertahankan dalam praktek demorasi sebagai kekuatan “social control” alih-alih sebagai kelompok oposisi.
Rentang waktu antara Pilpres dengan Pilkada pun tak terpaut jauh, dan kekuatan pejuang perubahan masih terus eksis hingga saat ini. Sehingga Pilkada bakal jadi momentum yang memanggil kembali (me-recall) spirit perubahan yang pernah diperjuangkan dengan sehormat-hormatnya saat Pilpres.
Bagi kelompok pejuang perubahan, momentum Pilkada menjadi ajang untuk kembali memperjuangkan agenda perubahan meski skalanya lebih kecil dibandingkan Pilpres.
Meski nuansa pragmatisme begitu kental di Pilkada, namun eksistensi gagasan perubahan dan perbaikan juga tak bisa dinafikkan. Jika dikelola dengan baik, apalagi dengan dukungan logistik yang lebih memadai dibanding Pilpres lalu, bukan tak mungkin bisa jadi kekuatan politik yang signifikan.
Bagi parpol pengusung gagasan perubahan, saya kira hal ini harus menjadi bahan pertimbangan serius sebelum melabuhkan dukungan politik pada seorang kandidat. Keliru menerjemahkan hal ini berpotensi merusak basis dukungan publik yang dulu pernah diperoleh saat Pilpres.
Khusus di Sulsel, parpol pengusung perubahan saat Pilpres yang belum menyatakan sikap tersisa PKS dan PKB. Membaca konstalasi politik saat ini, kelihatannya PKS masih konsisten pada spirit perubahan. Dukungan partai ini kepada Anies Baswedan untuk maju kembali di Pilgub Jakarta adalah satu sinyalemen kuat.
Demikian pula PKB. Peroleh drastis kursi PKB di DPRD Sulsel merupakan prestasi luar biasa berkat dukungan partai ini kepada Capres Anies Baswedan. PKB mendapatkan tempat di hati publik Sulsel karena berada pada kelompok yang menginginkan perubahan bagi bangsa.
Jika ingin mempertahankannya, PKB seharusnya konsisten ‘melawan’, menunjukkan pada publik bahwa partai ini dapat dipercaya memperjuangkan harapan rakyat.
Karena itu, nuansa Pilgub Sulsel nanti sepertinya bakal seperti Pilpres lalu, di mana KIM berupaya memenangkan petahana, sementara koalisi perubahan (PKS, PKB tanpa Nasdem) akan bersatu dengan koalisi PDI-P dan PPP mengusung figur Cagub yang (berani) melawan petahana. Kita lihat saja nanti. (*)
*Artikel ini juga telah terbit di TribunTimur online edisi Selasa, 30 Juli 2024.