Pilgub kian dekat. Head to head bakal terjadi, antara Danny Pomanto – Azhar Arsyad dengan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi. Perbincangan publik kian ramai.
Sayangnya, kita masih terjebak dalam perbincangan yang keliru saat membanding-bandingkan kinerja Danny Pomanto (DP) sebagai Walikota Kota Makassar dengan Andi Sudirman Sulaiman (ASS) saat menjabat Gubernur Sulsel.
Mengapa? Ada yang jomplang saat itu dilakukan.
Pertama, soal pengalaman birokrasi.
Danny adalah Wali Kota yang menjabat selama dua periode (2014 – 2024), sedangkan Andi Sudirman jadi Gubernur hanya sekitar 2,5 tahun (28 Februari 2021 – 5 September 2023).
Danny memulai karir politik dan birokrasi langsung sebagai pucuk pimpinan, sebagai Wali Kota, bukan Wakil Wali Kota. Karena itu, Makassar dikembangkan menurut visi yang dibangunnya sendiri, dan itu berlanjut dua periode.
Berbeda dengan Andi Sudirman. Pengalaman birokrasinya dimulai sebagai Wakil Gubernur, mendampingi Prof Nurdin Abdullah (NA). Saat NA bermasalah hukum, ia menjadi Pelaksana Tugas Gubernur selama 1 tahun, lalu kemudian dilantik sebagai Gubernur setahun berikutnya.
Jadi selama sekitar 2 tahun menjabat pucuk pimpinan di Pemprov Sulsel, Andi Sudirman jelas hanya meneruskan program yang disusun dari visi awal bersama Gubernur sebelumnya, Prof Nurdin Abdullah.
Dengan demikian, maka secara pengalaman politik dan birokrasi pemerintahan, Danny jelas jauh lebih unggul. Pengalaman panjang seperti ini akan sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas birokrasi, apalagi jika Danny ditakdirkan jadi Gubernur Sulsel.
Kedua, soal kinerja.
Sebagai Wali Kota dua periode, ratusan penghargaan diterima Danny Pomanto, baik di tingkat nasional maupun internasional. Itu indikator prestasi Danny selama menjabat.
Yang teristimewa adalah anugerah Parasamnya Purna Karya Nugraha, penghargaan tertinggi dari yang tertinggi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Di Sulsel, hanya Wali Kota Patompo yang dulu pernah meraihnya.
Danny juga berhasil melejitkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dari hanya sekitar 500M menjadi lebih dari 1,5 triliun di penghujung masa jabatannya tahun 2024 ini.
Peningkatan PAD Kota Makassar hingga lebih dari 300% ini terpaut jauh dari trend peningkatan PAD Provinsi Sulsel yang hanya sekitar 11% dalam sepuluh tahun terakhir.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar (5,3%) juga melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel yang hanya 4,5%, bahkan lebih tinggi dari capaian nasional yang hanya 5,05% pada tahun yang sama (2023).
Yang miris, di akhir masa jabatan Andi Sudirman sebagai Gubernur tahun 2023, Pemprov Sulsel terbebani utang lebih dari 1 triliun. Sampai-sampai Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin kala itu mengatakan bahwa Sulsel ‘bangkrut’ akibat kesalahan tata kelola keuangan.
Karena itu, Danny terpanggil bukan hanya untuk menutupi defisit yang ada, melainkan juga untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Sulsel yang 2-3 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Hal yang cukup masuk akal, bukan?
Ketiga, soal senioritas.
Meski keduanya adalah alumni Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, tetapi Danny jauh lebih senior dibandingkan dengan Andi Sudirman. Lazimnya, apalagi di Fakultas Teknik, senioritas adalah hal yang tak bisa dinafikkan.
Dari segi usia juga terpaut jauh. Danny lahir 30 Januari 1964, sementara Andi Sudirman lahir 25 September 1983. Ada perbedaan sekitar 20 tahun diantara keduanya.
Meski tak melulu jadi patokan dalam jabatan birokrasi, tetapi mereka yang lebih senior tentu memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri, juga tentu lebih cakap dan enteng ketika membina hubungan kerja dengan Aparatus Sipil Negara (ASN) yang jadi bawahan.
Menjadi pucuk pimpinan dari struktur pemerintahan yang sudah eksis, tentu butuh kematangan emosional tersendiri. Pasalnya, tidak sedikit pejabat lama di Pemprov Sulsel adalah birokrat senior dengan pengalaman segudang yang kadang perlu pendekatan berbeda untuk setiap orang.
Pada usianya kini, Danny tentu memiliki kematangan emosional dan pengalaman batin yang jauh lebih stabil untuk urusan manajemen birokrasi serta tata kelola ASN. Hal ini sangat diperlukan untuk memimpin daerah seperti Sulawesi Selatan yang dikenal sangat beragam dengan persoalan yang kompleks.
Jadi rasanya keliru jika kita masih membanding-bandingkan antara figur Danny Pomanto dengan Andi Sudirman. Faktanya terlalu timpang. Sangat tidak seimbang.
Kinerja Gubernur Sulsel akan lebih pas jika dibandingkan dengan kinerja Gubernur di Provinsi yang memiliki postur APBD, PAD dan komposisi jumlah penduduk yang hampir serupa, seperti Lampung, Riau, Sumatera Selatan atau Kalimantan Timur.
Sayangnya, dari riset yang penulis lakukan dengan melihat data statistik capaian pembangunan tahun 2023, tidak ada yang istimewa dari Sulsel dibandingkan keempat Provinsi tersebut. Semuanya hampir sama. Malah, Lampung terlihat lebih prospektif karena ekonominya secara signifikan bertumpu pada sektor ekonomi ril.
Berbeda jika melihat Kota Makassar dibandingkan dengan beberapa kota lain yang memiliki jumlah penduduk dan postur APBD yang hampir serupa. Jelas terlihat bahwa Makassar dalam beberapa tahun terakhir selalu berada di posisi terdepan yang membanggakan.
Karena itu, mari tidak lagi membanding-bandingkan antara Danny dengan Andi Sudirman. Karena jelas, Danny terbukti lebih siap dan lebih matang untuk memimpin Sulawesi Selatan, sebagaimana telah dibuktikannya saat menahkodai Kota Makassar yang jadi beranda Sulsel. (*)