AsriTadda.com

Dalam budaya Bugis-Makassar, seorang pemimpin tidak dinilai dari banyaknya janji, tapi dari kesetiaannya pada kata-kata sendiri. Ketika janji tinggal separuh, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kehormatan, yakni meminta maaf.

Sekolah rusak dan puskesmas tanpa dokter bukan hanya soal anggaran. Di balik ketimpangan layanan dasar antar daerah, tersimpan masalah lebih dalam, yakni intervensi politik yang menggerogoti fondasi hak dasar warga negara.

Saatnya kita membangun demokrasi yang bertingkat, berdasarkan kapasitas, dan bukan atas dasar euforia semata.

Demokrasi bukanlah semata-mata hanya soal pemilihan langsung. Ia adalah tentang hasil akhir berupa kesejahteraan rakyat, akuntabilitas pemimpin, dan keberlanjutan pembangunan.

Digitalisasi tidak harus jadi alasan untuk mereduksi makna tradisi, tetapi justru peluang untuk memperkaya dan memperluasnya, termasuk untuk kegiatan halalbihalal.

Demikianlah kenyataan Pilkada Langsung kita selama ini. Rakyat memilih dengan harapan, partai mengawal dengan kepentingan, dan kepala daerah berdiri di antara keduanya—terkadang sendirian!