PEMILIHAN Wali Kota Makassar baru-baru ini bukanlah sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga ujian bagi masa depan kota ini.
Seorang pemimpin baru dengan pengalaman birokrasi yang —harus diakui— masih minim, akan menggantikan wali kota dua periode yang dikenal inovatif dan sarat prestasi.
Jika saya berada di posisi Munafri ‘Appi’ Arifuddin, saya akan sadar betul bahwa tantangan ini bukan hanya soal memegang kekuasaan, tetapi juga bagaimana memastikan Makassar bisa tetap berkembang tanpa kehilangan arah.
Karena itu, maka langkah pertama yang harus saya lakukan adalah menjaga kesinambungan.
Banyak program yang sudah berjalan baik selama kepemimpinan Danny Pomanto, seperti Lorong Wisata, digitalisasi layanan publik, hingga inovasi di sektor transportasi dan tata kota.
Saya harus sadari betul bahwa menghapus program hanya karena ingin membangun citra baru justru bisa menjadi bumerang.
Yang lebih bijak adalah mengevaluasi, menyempurnakan, dan memastikan manfaatnya semakin luas bagi masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah membangun tim yang kompeten.
Makassar memiliki banyak birokrat dan teknokrat terbaik yang selama ini menjadi bagian dari keberhasilan Danny Pomanto. Mereka adalah aset berharga yang tidak boleh dipinggirkan hanya karena alasan politik.
Jika hanya mengandalkan orang-orang baru tanpa pemahaman mendalam tentang birokrasi kota ini, maka adaptasi akan menjadi lebih sulit, dan program-program strategis bisa berjalan lebih lambat.
Pemerintahan yang baik harus mengedepankan meritokrasi, bukan loyalitas politik semata.
Nah, sebagai seorang pengusaha, maka fokus utama saya seharusnya adalah penguatan ekonomi lokal. UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian kota, perlu didukung agar naik kelas.
Regulasi yang mempermudah perizinan, akses permodalan yang lebih luas, serta digitalisasi usaha harus menjadi prioritas.
Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Makassar tidak hanya dirasakan oleh kelompok besar, tetapi juga oleh masyarakat kecil yang berjuang di sektor informal.
Namun, sebesar apa pun ambisi dan strategi yang dirancang, semuanya akan sia-sia tanpa transparansi dan partisipasi publik.
Saya juga harus menyadari bahwa ada sedikit rasa tak nyaman jadi kepala daerah di tengah kebijakan pengetatan dan penghematan anggaran saat ini.
Meski Makassar punya PAD cukup besar, pemotongan DBH toh tetap akan berpengaruh. Apalagi banyak program besar yang saya rencanakan untuk warga Makassar. Harus ada jalan keluar cantik dan ciamik untuk problem ini.
Warga Makassar kini juga semakin kritis. Karena itu, saya harus menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, sebab kepercayaan itu tidak datang begitu saja—ia harus dibangun dan dipertahankan.
Jangan sampai, warga Makassar justru merasa lebih baik sebelum saya jadi Wali Kota mereka.
***
Tentu saja semua ini hanyalah angan-angan. Saya bukanlah Munafri ‘Appi’ Arifuddin. Kenyataannya, jalan yang akan Appi tempuh saat resmi menjabat Wali Kota nanti, masih penuh tanda tanya.
Apakah ia akan melakukan sejumlah hal seperti dalam angan-angan saya di atas, atau justru memilih jalan lain? Hanya waktu yang akan menjawabnya nanti.
Ubur-ubur ikan lele. Kita tunggu saja Pak Appi le…
Tamalanrea, 14 Februari 2025.