Oleh: Asri Tadda
(Relawan Anies Baswedan)
Pemilu 2024 tidak lama lagi. Konstalasi politik kian menghangat saban hari. Partai politik, calon anggota legislatif dan calon Presiden sibuk mempersiapkan diri.
Aura pesta demokrasi lima tahunan kian semarak dengan hadirnya kelompok-kelompok simpatisan dan pendukung para bakal calon presiden. Kita lazim mendengar mereka sebagai relawan.
Dalam banyak definisi, relawan disematkan kepada mereka yang secara sukarela dan tanpa bayaran, mau melakukan sesuatu.
Relawan atau dalam istilah modern volunteers, menjadi pelengkap pesta demokrasi di negeri ini. Pada beberapa dekade terakhir, hadirnya relawan malah menjelma sebagai menu utama kontestasi politik.
Penulis pernah bertemu peneliti politik LIPI Prof Siti Zuhro, yang secara eksplisit menyatakan ketaksetujuannya dengan fenomena lahirnya kelompok-kelompok relawan dalam dunia politik.
Menurut dia, munculnya relawan-relawan politik menunjukkan ada fungsi yang tidak berjalan dengan baik dalam sistem politik negara kita. Kerja-kerja relawan, kata Zuhro, sesungguhnya merupakan tugas dari Partai Politik.
Idealnya, partailah yang harus berperan aktif melakukan edukasi, sosialisasi dan ideologisasi politik kepada rakyat, termasuk menjaring bakal Capres, karena mereka mempunyai instrumen untuk itu.
Partai juga yang seharusnya bisa menjaring aspirasi dari kalangan masyarakat lapis bawah sekalipun, lalu menjadikannya agenda perjuangan internal sekaligus memantapkan konsolidasi dukungan politik rakyat.
Jadi, fenomena munculnya banyak kelompok relawan politik, secara tidak langsung menggambarkan adanya kebuntuan dalam proses penjaringan dan penyaluran aspirasi rakyat melalui partai politik yang ada.
Relawan Caleg vs Caleg Relawan
Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut konsep trias politica, maka memenangkan Pilpres maupun Pileg secara bersamaan menjadi tujuan utama peserta Pemilu.
Pada konteks memenangkan Pilpres dan Pileg inilah, predikat ‘relawan caleg’ mulai muncul sebagai sebuah fenomena menarik.
Bila menganggap relawan caleg sebagai orang yang jadi caleg setelah terlebih dahulu menjadi relawan bagi Capres, maka kerja-kerja politiknya tentu bisa lebih militan dan lebih terlatih.
Minimal, aktifitas kampanyenya sebagai caleg tidak bakal mengalahkan kerja-kerja militannya sebagai seorang relawan Capres yang sudah lebih dulu terbentuk.
Nuansa relawan caleg harus diakui bisa sangat berbeda dengan caleg relawan; mereka yang jadi relawan bagi Capres setelah menyandang status sebagai caleg.
Perbedaan ini terletak pada modus personal, apakah berangkat dari basis kerelawanan murni atau hanya bentuk pengkondisian sebagai konsekuensi menjadi caleg dari parpol pengusung Capres.
Secara personal, saya malah menganggap istilah relawan bagi mereka yang memang telah berkecimpung dalam dunia partai politik, sebenarnya kurang tepat dan kedengarannya agak menggelikan.
Menjadi relawan Capres idealnya adalah murni panggilan hati nurani. Sehingga kerja-kerjanya selalu dalam bingkai ketulusan dan tanpa pamrih, tanpa bayaran.
Sebagaimana Anies Baswedan sering menyebutnya, relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, namun karena sesungguhnya ia tak ternilai. Saya sungguh setuju dengan itu.
Sementara, dalam sistem kerja partai politik di negeri ini, kita sama-sama mahfum bahwa di sana-sini masih berlaku adagium “tak ada makan siang yang gratis”.
Bagi seorang caleg, membantu memenangkan Capres usungan partainya sudah menjadi tugas dan kewajibannya secara etis dan organisasi. Sehingga mau menyebut dirinya sebagai relawan atau bukan, tugas tersebut tetap melekat pada statusnya sebagai caleg.
Dengan tak bermaksud menafikkan peran ‘caleg relawan’, maka menjadi bermakna mencermati bagaimana kiprah seorang relawan caleg; relawan Capres yang kemudian menjadi caleg di partai pengusung Capresnya.
Relawan caleg inilah yang seharusnya mendapatkan dukungan dan simpati publik yang lebih maksimal karena bisa menjalankan peran ganda secara simultan dengan elan yang berangkat dari basis kerelawanan sejati yang bisa diuji.
Hiduplah para relawan caleg!